• PNS Raih THR Lebih Besar hingga Utang RI Rp3.600 Triliun

      JAKARTA – Gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14 untuk aparatur sipil negara (ASN) diberikan sekira dua minggu sebelum Lebaran 2017. Besarannya pun sama dengan pemberian gaji ke-13 dan THR pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, utang Indonesia hingga saat ini tidak lebih tinggi dibandingkan beberapa...

    http://https/2017/06/pns-raih-thr-lebih-besar-hingga-utang-ri-rp3-600-triliun
04 Jun Posted by admin No Comments » Category: auto

Belum Ada Peraturan Kendaraan Pribadi Wajib Uji KIR

JAKARTA – Ketentuan mengenai wajib uji kendaraan bermotor atau KIR terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Isi dari UU ini hanya mengatur uji berkala terhadap kendaraan umum, tidak untuk kendaraan pribadi. Sebelumnya tersiar kabar bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan wajib KIR untuk kendaraan pribari. Namun hal itu hanyalah wacana saja dan belum tentu diterbitkan.

Menanggapi adanya informasi yang beredar bahwa Kemenhub seolah-olah akan mewajibkan uji KIR pada kendaraan pribadi, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, J A Barata mengatakan, “Tidak benar, undang-undang kita belum mengatur itu.”

Lebih lanjut, Barata mengungkapkan bahwa saat ini, Kemenhub tengah fokus meningkatkan pelayanan uji kir bagi kendaraan umum seperti bus, mobil barang, kereta gandeng, kereta tempelan, dan angkutan umum (angkot, taksi, dan lainya). Oleh karena itu, pihaknya melibatkan pihak swasta atau bengkel resmi agen pemegang merek di samping balai uji KIR yang saat ini dimiliki oleh Dinas Perhubungan.

Saat ini, terdapat 6 juta kendaraan yang harus dilakukan uji berkala. Jumlah tersebut akan bertambah sekira 600.000-700.000 mobil setiap tahunnya. Sedangkan, balai pengujian berkala yang dimiliki pemerintah hanya 400 unit.

“Pada 14 Februari dan 22 Mei 2017, Kemenhub telah menunjuk operator angkutan tertentu dan APM untuk menjadi Unit Penyelenggara Uji Berkala (UPUB) Swasta. Diharapkan keterlibatan swasta ini akan mendorong UPUB milik pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya. Di sisi lain, para pemilik kendaraan angkutan wajib uji juga mempunyai pilihan di mana mereka akan melakukan uji KIR,” terang Barata.

Sementara itu Yohanes Nangoi, ketua umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mengatakan seandainya peraturan wajib KIR diterbitkan, hal itu bisa berefek positif bagi pemilik kendaraan.

“Isinya positif soal keselamatan pengguna jalan. Kami akan mendukung karena prinsipnya kami sudah siap,” ungkapnya.

Dicontohkannya, kendaraan bermotor seperti di Singapura dan Belanda. Pemerintahnya mewajibkan setiap pemilik kendaraan untuk malakukan uji KIR.

“Karena kalau kendaraan itu tidak layak jalan berbahaya bagi pemakai jalan. Tapi kan diutamakan untuk kendaraan komersial, pemerintah juga mencanangkan untuk pribadi tapi pemikirannya harusnya pantas ya, karena nanti yang ribut truk remnya blong, nanti kalau sedan remnya blong kan bubar juga semuanya,” pungkas Nangoi. (san)

 

www.000webhost.com